JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel menyebutkan, pemerintah harus segera evalusi regulasi dan iklim niaga terkait dengan langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran. “Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik?” kata Gobel kepada wartawan, Selasa (22/3/2022). “Ini yang pemerintah harus evaluasi, terhadap semua kebijakan dan peraturannya. Menurut saya, persoalan pertama itu ada di peraturan pemerintah sendiri,” lanjut dia.

Gobel menyatakan tidak sepakat jika masalah langka dan mahalnya minyak goreng serta-merta dikaitkan dengan keberadaan “mafia”. Indikasinya, ketika pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET), persediaan minyak goreng tiba-tiba kembali muncul di pasar walaupun dijual dengan harga yang cukup mahal. Menurut dia, regulasi yang ada belum cukup baik sehingga ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih. “’Mafia pangan’ itu menurut saya memang sengaja dari awal diciptakan. Yang ada saat ini para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” ungkapnya. “Ketika dia beli minyak Rp 20.000, lalu keluar (kebijakan) harus jual Rp 14.000, dia enggak mau jualan dong, dia tahu dia rugi. Kalau dia rugi, tidak mau jualan, biasanya diambil lagi oleh distributor. Pemerintah harus melihat ini adalah produk strategis, jadi jangan bicara business as usual,” ujar Gobel. Eks Menteri Perdagangan tersebut menyebut bahwa pemerintah harus membuat definisi yang jelas mengenai praktik mafia, khususnya soal penimbunan. “Misalnya pemerintah mengatakan mafia pangan, yang mana yang dimaksud? Jangan sampai penimbunan juga termasuk adanya penyimpanan, yang penyimpanan itu dikatakan penimbunan,” ujar Gobel.

sumber: nasional.kompas.com