GenPI.co – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) Gurun Arisastra megaku kecewa terkait adanya wacana yang menentang demokrasi.

Menurut Gurun Arisastra, wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden telah mencoreng demokrasi.

Pasalnya, Gurun Arisastra mengatakan UUD 1945 telah mengatur itu semua, yang mana lahir berkat reformasi.

“Aturan ini, kan, lahir berawal dari gerakan mahasiswa untuk reformasi. Jadi, kita tidak boleh lupa gerakan yang dilaksanakan berdarah-darah demi tercapainya demokrasi atau reformasi,” jelas Gurun Arisastra kepada GenPI.co, Selasa (8/3).

Gurun Arisastra menjelaskan, presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali.

Oleh karena itu, Gurun Arisastra menilai wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden telah mengingkari konstitusi.

Jika wacana itu tetap digulirkan atau bahkan terjadi, Gurun Arisastra merasa kekejaman demokrasi makin nyata terjadi.

“Kita mau mengubah demokrasi dengan wacana ini? Apa tidak kejam kita? Apa tidak menciptakan kemunduran itu? Cobalah kita renungkan,” ungkap Gurun Arisastra.

Selain itu, Gurun Arisastra menekankan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dibenarkan.

Menurutnya, kondisi itu akan menambah sejarah buruk bagi demokrasi di Indonesia.

“Apa pun alasannya, perpanjangan masa jabatan Presiden 3 (tiga) periode atau penundaan pemilu selama 2 (dua) tahun tidak dapat dibenarkan,” imbuhnya.(*)

sumber: genpi.co